Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Di masa reformasi sebagai pengganti dari undangundang masa orde baru muncul undangundang no. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 4. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya. Setiap orang yang melanggar ketentuan undangundang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undangundang ini pasal 14 uu no.
Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa detail peraturan. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Undangundang uu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Hukum perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi. Download download uu nomor 5 tahun 2004 pdf read online read online uu nomor 5 tahun 2004 pdf isi uu no 14. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian. Tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 18, pasal 18a, pasal 20, dan pasal 21 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011.
Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal lembaran negara tahun 1995 nomor 64, tambahan. Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemufakatan. Download uu fidusia pdf merge bcfaf6891f vmware, inc. Uu no 31 th 1999 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi compiled by. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah. Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara tahun1992 nomor 31, tambahan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.
Jalan gatot subroto 31 jakarta pusat 10210 telp 021. Perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Undangundang nomor 20 tahun 1958 tentang penetapan undangundang darurat nomor 22 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i maluku lembaran negara republik indonesia tahun 1957 nomor 79 sebagai undangundang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839.
Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Uu no 35 th 1999 ttg perubahan atas uu no 14 th 1970 ttg ketentuan pokok kekuasaan kehakiman compiled by. Pemberantasan korupsi fase undangundang nomor 31 tahun 1999. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan. Pasal 19 undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 07 mei 1999. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan. Dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu. Undangundang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1969 lembaran negara republik indonesia tahun.
Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Khusus untuk yang online sudah disesuaikan dengan perubahan berdasarkan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok. Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan lembaran. Undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3843 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti.
Undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817. Undangundang republik indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu 311999pemberantasan tindak pidana korupsi tipikor.
1230 556 1440 178 1420 1031 803 1542 829 232 1118 660 1039 903 429 69 1559 460 235 395 898 225 1373 325 1536 828 812 591 1366 47 163 1164 829 1101 1269 1335 477 510 291 443 1195 821 1171 897 863 1467 483 1058 622 374